JAKARTA – Wakil Ketua MPR, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menyatakan bahwa evaluasi terhadap sistem pemilihan umum (pemilu) sangat relevan untuk dibahas oleh Badan Pengkajian MPR.
Hal ini disampaikan saat penetapan susunan keanggotaan Badan Pengkajian MPR periode 2024-2029 dan Rancangan Program Kerja 2025.
“Evaluasi terhadap sistem pemilihan umum yang ada, apakah sistem yang diterapkan saat ini sudah mencerminkan representasi yang adil, efektif, dan efisien?” kata Ibas dikutip melalui keterangan tertulis, Selasa, (3/12/2024).
Ibas menekankan pentingnya kajian mendalam mengenai apakah sistem pemilu yang ada sudah mencerminkan representasi yang adil, efektif, dan efisien. Ia juga menyoroti pengaruh perkembangan teknologi terhadap pemilu serta peningkatan partisipasi masyarakat.
Ibas juga menyoroti peran MPR dalam memperkuat demokrasi dan Pancasila. Terlebih tantangan zaman terus berubah.
“Bagaimana MPR RI dapat berperan dalam menjaga dan mengawal implementasi Pancasila sebagai dasar negara di tengah tantangan zaman?” kata Ibas.
Menurut Ibas, isu tersebut patut untuk menjadi perhatian MPR sebagai lembaga negara yang bertugas dan berwenang mengontrol serta mengawasi jalannya demokrasi di Indonesia. Ia menilai bahwa MPR harus memastikan setiap kebijakan lembaga negara dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan menjaga implementasi Pancasila sebagai dasar negara.
“Peran MPR dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh lembaga negara dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” ujar Ibas.
Ibas berharap, dengan semangat kolaborasi, Badan Pengkajian MPR dapat membawa perubahan signifikan demi kemajuan bangsa dan negara.
“Dan harapannya adalah Badan Pengkajian bisa terus berkolaborasi dengan lembaga-lembaga riset independen, universitas, dan organisasi masyarakat sipil lain termasuk media untuk meningkatkan kualitas dan objektivitas kajian yang dihasilkan,” ujar Ibas.
Badan Pengkajian MPR 2024-2029 diketuai oleh Andreas Hugo Pareira dari Fraksi PDIP. Sedangkan, Wakil Ketua diisi Andi Iwan Darmawan (Fraksi Gerindra), Hindun Anisah (Fraksi PKB), Tifatul Sembiring (Fraksi PKS), dan Benny K. Harman (Fraksi Demokrat).
